Seringkali dalam obrolan bersama
teman-teman, diskusi sekolah maupun di seminar-seminar kita mendengar bahwa
pemerintah seringkali tidak tepat sasaran dalam melakukan program entah itu
bantuan, ataupun program-program lainnya, topik ini menjadi hal yang tak pernah
habisnya dibahas.
Ini tidak lepas dari masih
rendahnya sumber daya manusia sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan
yang berbasis data driven ditambah sistem birokrasi yang kaku, hal ini membuat
pemerintah tidak mampu menganalisis apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,
jika untuk menganalisis keutuhan masyarakat saja masih tidak bisa bagaimana
bisa menjalankkan program dengan baik?
Menganalisis kebutuhan masyarakat
ini sangat penting dalam pemerintahan tapi dalam praktiknya kebijakan dan
pekerjaan yang dilakukan masih belum memanfaatkan data, ada beberapa faktor
yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan data.
Pertama kebijakan datang dari
kepentingan politik bukan berdasarkan data, contohnya adalah untuk balas budi
atas dukungan kampanye di daerah A maka Kepala daerah terpilih melakukan
pembangunan infrastruktur di daerah A meskipunn di daerah A ini infrastrukturnya
sudah memadai dibanding membangun di daerah B yang tertinggal, daerah A lebih
dipilih untuk dibangun karena daerah A ini adalah basis penndukung kepala
daerah terpilih,
Kedua, kebijakan yang didasarkan
atas pengalaman subjektif pimpinan, sehingga masukan yang berbasis data dari
staf bawah tidak didengar,
Ketiga, data yang dimiliki
outdated atau mungkin lebih parah sama sekali tidak memiliki data,
Keempat kurangnya kemampuan
pegawai dalam mengelola data dan masih banyak lagi faktor-faktor yang
menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Dalam menjalankan pemerintahan
data itu harus dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan
pelaksanaan program, pemerintah harus objektif dan terukur dalam melakukan
sesuatu dan ini menjadi PR yang entah kapan akan terselesaikan.
Oleh: Christian Octafianus Adilfi
0 Komentar